Pakai Pin ASN Netral, ASN Pemkab Jombang Netral Dalam Pilkada 2018 - suarajombang.net

Terbaru

Selasa, 20 Maret 2018

Pakai Pin ASN Netral, ASN Pemkab Jombang Netral Dalam Pilkada 2018


SUARAJOMBANG.NET - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jombang menegaskan akan menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada Jombang 2018. Penegasan tersebut ditandai dengan penggunaan Pin ASN Netral di Pilkada Jombang 2018.

Launching “Pilkada 2018 ASN Netral” di gelar di Lapangan Pemkab Jombang usai digelarnya Upacara Gabungan TNI, Polri Dan Korpri, Senin (19/3/18).

PJS Bupati Jombang Setiajit, didampingi Sekda Ita Triwibawati tampak menyematkan Pin berbentuk bulat berwarna merah putih yang berlogo Pemkab Jombang dan bertuliskan “Pilkada 2018 ASN Netral” pada dada sebelah kanan perwakilan ASN mulai Camat hingga staff.

Sebelum menyematkan Pin, baik Pjs Bupati dan Sekda dan Para Pejabat Pemkab Jombang juga telah memakai Pin tersebut didada sebaelah kanan.

Terkait dengan netralitas ASN Pemkab Jombang dalam Pilkada Jombang 2018 Setiajit, PJS Bupati Jombang mengatakan hal ini perlu dia tekankan, mengingat Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

“Surat edaran tersebut juga memuat sanksi untuk aparatur sipil negara yang terbukti tidak netral, mulai dari surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan,”katanya. 

( PSJ Bupati Jombang menyematkan Pin ASN Netral pada salah satu ASN Pemkab Jombang)
Pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, tandas Setiajit akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns, sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Oleh sebab itu, Setiajit menegskan berkaitan dengan dilaksanakannya tahapan penyelenggaraan Pilkada yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2018, pada kesempatan ini saya tegaskan agar seluruh aparatur sipil negara tanpa terkecuali harus menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada kelompok tertentu, baik dalam memberikan layanan publik, maupun dalam menjalankan tugas-tugas lainnya selama berlangsungnya tahapan – tahapan pilkada serentak 2018.

“Jaga komitmen dan jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat berakibat sanksi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”Tandasnya. [*]