Pelayanan Di Pemkab Jombang Tetap Berjalan Normal, Meski Bupati Jalani Pemeriksaan KPK - suarajombang.net

Terbaru

Minggu, 04 Februari 2018

Pelayanan Di Pemkab Jombang Tetap Berjalan Normal, Meski Bupati Jalani Pemeriksaan KPK


SUARAJOMBANG.NET - Pelayanan masyarakat di Lingkup Pemkab Jombang akan tetap berjalan maksimal pasca Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu 4 Februari 2018 kemarin.

Hal ini seperti yang ditegaskan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab saat melakukan jumpa pers dengan sejumlah awak media. “Kita sampaikan keseluruh masyarakat dengan adanya peristiwa yang menimpa bupati Jombang ini kita sangat prihatin. Saya sampaikan ke semua birokrasi untuk tetap kerja sesuai tupoksinya masing-masing,” katanya, Senin (5/2/2018)

Selain itu, Wabup Mundjidah juga menyebutkan proses pengangkatan Plt Kepala Dinas Kesehatan sudah sesuai aturan yang ada dan melalui beberapa tahap. Sehingga Mundjidah mengharapkan semua pihak menghormati kasus yang menimpa Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Jombang. 

 
( Wabup didampingi Sekda dan Asisten saat memberikan keterangan pers )
Kedepan, tugas Bupati akan diambil alih sementara oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Asisten Pemerintah dan Kepala SKPD yang ada di lingkup Pemkab Jombang.

“Sementara tugas bupati diambil alih oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan SKPD yang ada. Sampai tanggal 15 Februari 2018 dimana ada Plt dari Gubenur Jatim. Karena Bupati mencalonkan diri pada Pilkada 2018, ini sesuai dengan aturan yang ada,” tambahnya.

Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima sejumlah uang. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan uang itu ia terima secara bertahap sejak Juni 2017 dari pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyowati.

Suap diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. “Menetapkan dua tersangka, IS (Inna Silestyowati) sebagai pemberi suap dan NSW (Nyono Suharli Wihandoko) sebagai penerima suap,” ungkap Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 4 Februari 2018. [*]



Editor : Jodhie