Bupati Nyono Suharli Temui Pengunjuk Rasa, Begini Ceritanya - suarajombang.net

Terbaru

Rabu, 26 April 2017

Bupati Nyono Suharli Temui Pengunjuk Rasa, Begini Ceritanya


SUARAJOMBANG.net- Siang itu sidang paripurna DPRD Jombang segera dimulai. Pimpinan maupun Anggota DPRD Jombang sudah bersiap akan melakukan rapat dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati.

Namun disaat bersamaan diluar gedung dewan tampak riuh karena sedang berlangsung unjuk rasa yang dilakukan puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Joko Widodo (Projo).

Aksi unjuk rasa tersebut menuntut Pemerintah membuat Peraturan Daerah terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Jombang. Sehingga sidang paripurna yang sdianya akan berlangsung pun tertunda untuk beberapa saat. 

( Bupati Jombang saat menyampaikan penjelasan dan jawaban dihadapan para pengunjuk rasa )
Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang sudah berada didalam gedung dewan untuk mengikuti rapat paripurna langsung keluar gedung, menyempatkan menemui para pengunjuk rasa. Tampak mendampingi saat itu Pimpinan DPRD Jombang dan Jajaran Forkopimda.

Ditengah tengah peserta unjuk rasa yang menggebu nggebu menyuarakan tuntutan mereka, Bupati Nyono Suharli tampak mengapresiasi tuntutan yang disampaikan. Secara panjang lebar Orang Nomor satu di Kabupaten Jombang ini menjelaskan dan menjawab tuntutan peserta unjuk rasa.

Salah satunya adalah reaalisasi kawasan industry utara brantas dan dan menyusun regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan atau Perda CSR. "Yang jelas Kami berterimakasih atas masukannya kepada pemerintah daerah. Kami akan segera melakukan kajian terkait tuntutan ini," tandas Bupati Nyono ditengah para pengunjuk rasa.

Ketua Projo Jombang Joko Fattah Rochim dalam orasinya mengatakan, Projo mendorong Pemerintah segera membuat Perda terkait CSR. Karena CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian perusahaan.

Ia juga menegaskan jika CSR sangat rawan permainan kelompok ketiga yang mengaku sebagai perwakilan warga tapi sebenarnya mencari keuntungan pribadi semata. Terutama LSM dan ormas yang mengaku membela rakyat kecil tapi malah menyusahkan masyarakat. (*)